CCTV Juga Untuk Memantau Kinerja Pemerintah

Aparat pemerintah disurabaya lagin gencar-gencarnya memasang perangkat alat canggih yang dapat memantau dan merekam kegiatan masyarakat dijalanan, alat ini populer dengan sebutan rekaman kamera CCTV (closed circuit television), dan ini sudah di uji cobakan disebagian tempat di surabaya, dan konon hasilnya dapat menurunkan secara darastis angka pelanggaran lalulintas, penurunan ini terjadi setelah aparat melakukan sosialisasi di media elektronik dan cetak, lalu ditindaklanjuti kepolisian yang memberi teguran dengan cara mengirim surat ke rumah warga yang melakukan pelanggaran sesuai rekaman CCTV yang ada.

Walikota Surabaya Tri Rismaharini bahkan berencana menabah ratusan kamera CCTV diberbagai ruas jalan mulai dari persimpangan atau ditempat-tempat keramaian dan kamera CTV tersebut akan terhubung dengan kantor kapolsek dimasing-masing wilayah CCTV tersebut terpasang , tujuannya adalah tiada lain agar aparat dapat membantu memantau kasus kejahatan yang terjadi diwilayah mereka masing-masing.

Bahkan menurut Walikota Surabaya "Sebelum dipasang CCTV, ada banyak kasus kejahatan di sana. Dan setelah terpasang, kasusnya berangsur-angsur mereda dan bahkan hilang,"

Kami sebagai rakyat mengapresiasi positif atas inisiatif pemerintah untuk memberikan kenyamanan dan keamanan kepada rakyatnya, sehingga kedamaian dan ketentraman dapat dirasakan oleh rakyatnya, dengan adanya kamera pemantau CCTV dapat mempersempit pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya, betul apa yang dikatakn oleng Bang Napi, "Kejahatan terjadi bukan karna ada niat dari pelakunya, tapi kejahatan terjadi karna adanya kesempatan! Waspadalah! Waspadalah!"

Ketika membaca berita 'aksi' pemerintah surabaya dengan memasang kamera CCTV di berbagai ruas jalan mulai dari persimpangan atau ditempat-tempat keramaian, terbesit ide kenapa CCTV YANG BISA DIPANTAU RAKYAT terpasang juga di istana Presiden, Kantor-kantor DPR, kantor Gubernur, Bupati, Polisi dan pelayanan publik, yang bisa diakses rakyat, karna rakyat juga berhak tahu atas kinerja mereka, karna gaji yang mereka terima ada 'sumbangan' dari rakyat yang berupa pajak, sehingga bukan hanya pemerintah saja yang ingin tahu kesalahan rakyat, rakyat juga berhak tahu apa yang dikerjakan pemerintah dan wakil-wakil kita dikantornya.

Tweet